Kontroversi Kunjungan Anggota DPR ke Jerman

      Pelesiran belasan anggota DPR yang tepatnya pada tanggal 17 November-24 November lalu berkedok studi banding ternyata bukan hanya isapan jempol. Belasan anggota Badan Legislatif DPR RI yang ke Jerman dalam rangka membahas Rancangan Undang-undang Keinsinyuran dinilai salah alamat. Hal ini bisa dilihat dari video yang diunggah oleh Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jerman ke Youtube. Dalam video berdurasi 16 menit itu tersebut , menurut PPI kunjungan anggota Baleg tersebut salah alamat.

Dalam video tersebut terekam saat 11 anggota DPR rapat dengan DIN (Deutsches Institut fur Normung) di Jerman. Pertemuan dengan DIN tersebut terjadi pada 19 November lalu sekitar pukul 10.00 waktu setempat. Namun saat rapat berlangsung terlihat sebagian anggota dewan ternyata kurang menguasai bahasa Inggris , sehingga pada saat rapat berlangsung mereka meminta translator kepada pihak KBRI yang dikoordinasikan secara mendadak. Dari hasil investigasi PPI , pertemuan antara anggota Baleg DPR dengan DIN terkesan dipaksakan dan tanpa persiapan dengan baik. Dalam teks yang ditampilkan dalam video tersebut juga dituliskan bagaimana jalannya rapat yang terkesan tidak dipersiapkan dengan baik. Bahkan dua anggota DPR juga terlambat mengikuti rapat. Kontroversi kunjungan kerja ke germany organisasi- organisasi menetepkan standardisasi dan pedoman untuk hal-hal yang berkaitan dengan kualitas kerja keinsinyuran di jerman , misalnya standarisasi produk , proses , metode , atau definisi istilah untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas kerja para insinyur sehingga kapasitas dan kopentensi mereka meningkat. Seorang insinyur harus mendapat otoritas dari pemerintah agar dapat mengerjaka pekerjaan-pekerjaan tertentu tersebut terutama pekerjaan yang menyangkut keselamatan hidup orang banyak.

Selain itu kunjungan anggota DPR ke Jerman untuk studi banding terkait RUU tentang Keinsinyuran juga dinilai tidak tepat. Hal ini karena rombongan tersebut bertemu dengan DIN yang tak lain adalah lembaga yang mengurusi tentang standarisasi produk di Jerman. DIN bukanlah lembaga lembaga negara atau pemerintahan. Dia juga menilai KBRI Jerman tidak memberikan bantuan kerja sama yang baik. Pasalnya, kedua penerjemah yang ditugaskan KBRI kurang dapat diandalkan. Ia pun menyayangkan adanya video yang disebar PPI Jerman ke Youtube.